Kekhawatiran akan peningkatan beban pada sektor otomotif seiring penerapan Opsen Pajak Kendaraan telah dijawab oleh pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025 ini tidak akan menambah beban baru bagi industri otomotif maupun konsumen. Jaminan ini penting untuk menjaga stabilitas pasar dan mendukung pertumbuhan industri yang merupakan salah satu motor ekonomi nasional.
Opsen Pajak Kendaraan adalah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut sebagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah ada. Rustam Effendi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, dalam sebuah seminar daring pada 21 November 2024, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan reorganisasi distribusi tarif pajak yang sudah berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah tanpa membebani masyarakat dengan tarif tambahan.
Secara ideal, penerapan Opsen Pajak Kendaraan tidak seharusnya berdampak pada kenaikan harga jual kendaraan bagi konsumen. Hal ini karena kebijakan ini dirancang untuk menata ulang pembagian porsi dari tarif pajak yang sudah ada, bukan menambah pungutan baru yang akan secara langsung meningkatkan harga kendaraan di pasaran. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengkaji skema ini secara matang untuk memastikan bahwa implementasinya tidak menimbulkan disrupsi pada industri. Pada pertemuan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 10 Oktober 2024, dijelaskan bahwa harmonisasi regulasi daerah akan menjadi kunci keberhasilan implementasi opsen ini.
Pemerintah juga berkomitmen untuk tidak memberikan kewenangan lebih lanjut kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak tambahan lainnya yang berpotensi membebani. Hal ini dilakukan untuk menjaga iklim investasi di sektor otomotif tetap kondusif dan kompetitif. Industri otomotif, yang melibatkan rantai pasok yang luas dari hulu ke hilir, adalah penyumbang signifikan bagi lapangan kerja dan produk domestik bruto. Sebuah laporan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) pada September 2024 mencatat bahwa industri otomotif berkontribusi sekitar 3-4% terhadap PDB nasional.
Dengan jaminan ini, diharapkan pelaku industri otomotif dapat terus berinovasi dan berinvestasi tanpa kekhawatiran tambahan beban fiskal. Konsumen juga dapat lebih tenang dalam melakukan pembelian kendaraan. Opsen Pajak Kendaraan ini diharapkan menjadi alat fiskal yang mendukung desentralisasi tanpa mengganggu stabilitas dan pertumbuhan sektor otomotif nasional.